HumasDPRD - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti rencana program penanganan banjir di Kota Bandung tahun 2021 dari Dinas PU Kota Bandung pada rapat kerja di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kota Bandung, pada Selasa, (5/1/2021).
Anggota Komisi C, Folmer Silalahi M. Silalahi, S.T, dalam rapat tersebut meminta pemerintah untuk bisa membuat masterplan jangka panjang dalam penanganan banjir di Kota Bandung yang dicantumkan dalam Perda RTRW.
“Persoalannya perencanaan yang dilakukan tidak jangka panjang. Masih sporadis dan dalam jangka masih tahunan. Kita buat rencana 20 tahunan yang mengikuti RTRW namun dengan rencana dan laporan yang terukur. Maka harus ada masterplan sistem drainase, dalam RTRW yang dibahas dari 2011 dan hingga sekarang 2021, artinya sudah 10 tahun namun belum ada,” jelas Folmer.
Anggota Komisi C lainnya, Iman Lestariyono, S.Si, juga mengatakan perwujudan sarana lingkungan dalam masterplan sudah seharusnya ada dalam Perda.
“Perwujudan sarana lingkungan ini seharusnya sudah tersusun dalam masterplan jangka panjang. Penanganan banjir harus lintas sektoral atau bahkan multilintas sektoral. Masalah banjir bukan masalah Kota Bandung saja, namun daerah seperti Kabupaten Bandung juga, dan harus koordinasi ke pemprov mengingat daerah terdampak banjir di Kota Bandung bergesekan dengan wilayah provinsi," kata Iman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan pihaknya telah membuat rencana penanganan banjir dan kekeringan di Kota Bandung.
“Penanganan banjir dan kekeringan ini bertujuan untuk rehabilitasi lahan kritis, sehingga air dominan menjadi resapan, dan waktu pengumpulan air ke sungai lama, dengan membuat membuat sumur imbuhan, pembangunan budaya positif terkait sampah, pelebaran saluran, dan pembangunan kolam retensi,” papar Didi.
Didi memaparkan, rencana program penanganan banjir pada tahun 2021 diantaranya pembuatan tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 4.100 meter yang akan dibangun tersebar di Kota Bandung. Pembangunan kolam retensi di jalan Bima (Sungai Citepus) yang memiliki daya tampung 5,512 m kubik. Pembangunan infrastruktur untuk perlindungan pemeliharaan mata air sebanyak 6 unit yang tersebar di Kota Bandung, operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 125.000 meter. Pembangunan sistem drainase perkotaan sepanjang 17.200 meter yang tersebar di Kota Bandung.
"Hingga Mei 2021 akan fokus pada penanganan longsor dengan pembangunan tembok, dan tanggul tebing sungai.” Jelas Didi.
Seperti diketahui pemkot Bandung telah membangun sekitar 7 kolam retensi yang tersebar di beberapa titik di Kota Bandung. Pada tahun 2020 pun Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai program penanganan banjir, diantaranya ialah pemeliharaan beberapa sub-DAS, seperti Sub-DAS Cigondewah, Sub-DAS Cianting, Sub-DAS Cicahiyang dan yang lainnya yang diinisiasi Dinas PU.* (Indra)
