HumasDPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lembaga Penyiaran Publik Radio bisa secara implementasi dilakukan pada berbagai perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi.
Hal tersebut dikatakan anggota Pansus 10, Folmer Siswanto, ST, dalam rapat kerja Pansus 10 bersama Diskominfo, Bagian Hukum, dan penyusun NA, terkait Raperda LPPL Radio Sonata, di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, Selasa, (1/12/2020)
"Pastikan Raperda ini memberi wadah fleksibel untuk mengembangkan keberadaan Radio Sonata sebagai radio service public dan community,"kata Folmer.
Selain itu, tahapan roadmap LPPL Radio pun dinilai masih konservatif, diharapkan bisa dikembangkan sehingga tidak tergerus dengan media yang sudah ada.
"Peran dan fungsi radio, tidak bisa menjadi satu-satunya sumber informasi yang diakses masyarakat. LPPL ini dengan posisi non-komersil, akan tergerus dengan banyaknya variasi dari media lain. Soalnya di roadmap ada ke arah pengembangan televisi. Sehingga saya lihat Raperda ini masih konservatif, mengapa tidak dibahas jelas dan detail saja," jelas Folmer.
Seperti dikatakan Kadiskominfo Kota Bandung, Anton Sunanwibowo, ST.,MT, LPPL Radio Sonata secara hukum berlandaskan pada PP nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Rencananya Radio Sonata akan menajadi model public service broadcasting, yaitu pelayanan siaran bagi warga Kota Bandung.
Meskipun begitu, Anggota Pansus 10 lainnya, Aan Andi Purnama, ST, berpendapat bahwa bisnis plan yang dibuat belum secara detail dipaparkan.
"Bisnis plan adalah dokumen tertulis memberikan perencanaan sebuah bisnis. Di dalamnya banyak hal masukan poin-poin tujuan, rencana tujuan arah, konsekuen, segmennya apa. Kerangka ajuan pun harus detail sehingga terbayang. Sehingga bisnis plannya belum menjawab apa yang kita inginkan. Sehingga timbul keraguan bahwa radio ini akan berkembang. Bisnis plannya perlu detail. Harus ada produknya apa saja. Sehingga perda ini menjadi bermanfaat. Menjadikan Sonata berkembang pesat," jelas Aan.
Selain itu, Anggota Pansus 10, Juniarso Ridwan, SH, MH., M.Si, mengatakan anggaran yang akan diajukan nanti untuk LPPL ini harus optimal.
"Kita lihat sebagai pembelajaran, banyak anggaran yang telah dikeluarkan namun banyak atau tidak optimal, seperti di masa pandemi ini," kata Juniarso.* (Indra)
