HumasDPRD-Pansus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Bagian Orpad, Bagian Hukum & Tim Penyusun Naskah Akademik membahas ekspose Raperda Kota Bandung tentang perubahan atas Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di ruang rapat Komisi B Gedung DPRD Kota Bandung jalan Sukabumi no.30 Bandung, Selasa (18/08/2020).

Ketua Pansus 5,  Aries Supriyatna menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan yang dilandasi kajian empirik.

"Yang tadi kami tangkap bahwa ada ketidaksesuaian dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Maka dari itu kami membutuhkan informasi yang lebih jelas dan detil jangan hanya kesimpulannya saja. Kami membutuhkan informasi tersebut agar mempunyai pandangan yang sama,"ujarnya.

Aries menambahkan, yang menjadi dasar persoalan adalah dokumen dan dokumen hasil kajian empiriknya harus dilampirkan. "Jadi kami mengetahui secara jelas dan nyata melalui dokumen analisa empirik yang menjadi dasar perubahan SOTK ini dan agenda rapat kerja ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan apa,"tambahnya.

Senada dengan itu, anggota Pansus 5 lainnya, Aan Andi Purnama menyampaikan bahwa naskah akademik itu dasar kebijakan untuk perda yang diubah atau dibuat dan arahnya mau kemana.

"Naskah akademik tersebut perubahan hirarki lalu kita sesuaikan atau harus memecahkan persoalan atau muatan lokal,"tegasnya.* (Jaja Zaenudin)