HumasDPRD-Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Aries Supryiatna, SH., MH.,  menyatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan harus dibentuk hingga tingkat kelurahan di Kota Bandung. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung bisa dilaksanakan dengan baik.

Menurutnya, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) itu bukan struktur. Melainkan sistem yang digunakan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan.

“Karena itu, harus dibuatkan struktur bagan dan regulasinya," ujarnya saat melaksanakan Rapat Kerja dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, Dinsosnangkis Kota Bandung, Bagian Kesra, Bagian Hukum, dan Tim Penyusun Naskah Akademik (NA) membahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, di Ruang Rapat Bangar Gedung DPRD Kota Bandung,  Jalan Sukabumi, Rabu (8/7/2020).

Disebutkan, berdasarkan penjelasan yang terdapat di pedoman Permensos dan SLRT dapat menjadi acuan struktur Tim Penanggulangan Kemiskinan.

“Selain itu, menjadi acuan dasar ataupun norma- orman dan regulasi dari tingkat kota hingga tingkat kelurahan. Kemudian, ditambahkan ke Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang sedang dibahas agar mudah dipahami," tambahnya.@dprd.bandung.go.id