HumasDPRD-Panitia Khusus (Pansus) 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berharap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tidak hanya menyoal kuantitas, namun juga kualitas. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Pansus 4, Folmer SM Silalahi, ST dalam rapat kerja Pansus 4 terkait Pembahasan Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah T.A 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi 30 Bandung, Rabu (6/5/2020). Menurut Folmer, meskipun berbicara retribusi, perlu juga diukur dengan indikator-indikator yang ada dalam LKPJ. "Kita tidak membicarakan penyerapan anggaran. Karena bukan masalah kuantitas, itu bicara juga kualitas. Karena kuantitas juga sudah banyak yang terealisasi bahkan lebih. Makannya harus relevan dengan kemanfaatannya. Harus diukur dengan indikator-indikator di LKPJ,"jelas Folmer. Folmer mencontohkan indikator yang bisa dijadikan ukuran dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Kita bisa lihat IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Standar IKM harus dicapai, di kita setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu 83 persen," jelasnya. Folmer bahkan menyoroti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung yang menurun dari sebelumnya berpredikat A, menjadi BB. Meskipun begitu, Folmer optimistis bahwa Pemerintah Kota Bandung bisa membangun reformasi birokrasi. "Dari target dan realisasi secara keseluruhan OPD itu melebihi target. Hal ini jika dimaksimalkan bisa lebih dari itu. Potensinya ada namun secara produktivitasnya perlu ditingkatkan, sehingga bisa membangun reformasi birokrasi di lingkungan pemkot." katanya. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Pansus 4, Iwan Hermawan, SE., Ak ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan juga memanfaatkan teknologi teleconference. Pembahasan dalam rapat tersebut berlangsung bersama Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.*dprd.bandung.go.id