HumasDPRD - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menghadiri Forum Perangkat Daerah, di Bandung Creative Hub, Rabu, 7 Mei 2025. Acara ini diikuti pejabat dan jajaran lintas perangkat daerah.
Forum ini diikuti oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
Agus Andi Setyawan menyambut baik inisiasi forum yang akan menguatkan koordinasi lintas SKPD ini. Berdasarkan catatan Komisi III, kata dia, masyarakat kerap melihat adanya program yang tidak selaras antar OPD. Diharapkan forum ini membuktikan kepada publik bahwa pembangunan di Kota Bandung dijalankan oleh OPD-OPD yang solid.
“Catatan dari Komisi III, koordinasi lintas perangkat daerah kalau setiap tahun dilaksanakan, insyaallah ini tidak hanya formalitas. Maka harus diperlihatkan ke masyarakat bahwa kita sudah tidak ada ego sektoral. Silakan, bagaimana nanti ditunjukkan lewat komunikasi di forum ini,” tuturnya.
Agus menuturkan, yang terjadi di lapangan selalu ada tumpang tindih program. Ketidakselarasan program antar OPD ini seringkali jadi hambatan untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif dan terukur.
“Jangan sampai merugikan masyarakat. Yang kita lihat kan indeks kepuasan masyarakat. Satu OPD dengan OPD lain harus sinkron dalam pembangunan. Seperti drainase, jalan, lampu penerangan,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh. Wajib dilakukan sinkronisasi data dan informasi lintas OPD.
“Bagaimana semua OPD atasi masalah di tengah masyarakat. Bagaimana mengkolaborasikan, menyelesaikan, dan merespons cepat tanggapan masaryakat. Bukan sekadar formalitas tetapi perwujudan totalitas bagi masyarakat,” ujar Agus.
Kepala DSDABM Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, forum ini terbentuk untuk menghubungkan perencanaan dan penyelarasan rancangan program kerja antar OPD. Selain meningkatkan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, diperlukan pula sinkronisasi program dengan instansi lain termasuk BUMD dan BUMN.* (Editor)
