HumasDPRD – Komisi D DPRD Kota Bandung mengadakan rapat evaluasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, terkait realisasi program hingga Triwulan III Tahun 2024 dan rencana kerja untuk tahun 2025, di Ruang Rapat Komisi D, Kamis, 10 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., dihadiri oleh Wakil Ketua, yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., serta Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, yakni Eko Kurnianto, S.T., M.PMat, Elton Agus Marjan, Muhammad Reza Panglima Ulung, Andri Gunawan, Drs. Heri Hermawan, Aswan Asep Wawan, dan H. Soni Daniswara.
Anggota Komisi D, Heri Hermawan menyampaikan bahwa saat ini masih terjadi keresahan karena masyarakat berasa diperlakukan tidak adil. Ia meminta Dinsos lebih mengetatkan fungsi pengawasan di lapangan agar setiap program kerja tepat sasaran.
“Bagaimana perkembangan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) terakhir, agar dilakukan monitoring bahwa masih terdapat oknum petugas di kewilayahan yang melanggar pendataan untuk bantuan sosial di antaranya pemotongan bantuan PHK dan bantuan lainnya. Maka dari itu, Dinas Sosial wajib meningkatkan pengawasan karena masih ada masyarakat miskin yang masih belum terdata,” tuturnya.
Anggota Komisi D, Andri Gunawan mengatakan, layanan Dinsos merupakan layanan inklusif yang bersifat tidak membedakan berdasarkan latar belakang pemohon. Oleh karena itu, ia meminta Dinsos bisa terus bergerak menjangkau masyarakat yang membutuhkan sokongan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Sedangkan Anggota Komisi D, Elton Agus Marjan menyampaikan aspirasi dari PSM Kota Bandung. Sebagai bendahara, ia berharap PSM bisa lebih diberikan kesempatan berkontribusi bagi Kota Bandung. “Semoga Dinas Sosial lebih melek terhadap PSM dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi D, Eko Kurnianto menanyakan terkait anggaran belanja urusan wajib sosial yang hanya diproyeksikan menjadi 39% di 2025 karena adanya efisiensi anggaran.
“Berapa banyak masyarakat Bandung yang ditanggung layanan sosialnya, ini harus semakin diperjelas supaya anggaran diterima mereka yang berhak,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar menuturkan, Dinsos Kota Bandung berhasil membangun layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebanyak 151 tempat yang tersebar di berbagai kelurahan. Meskipun begitu, masih terdapat sebanyak 70% masyarakat miskin Kota Bandung yang belum tercakup dalam jaminan sosial. Dengan anggaran Rp56 miliar di tahun 2024 yang tidak didukung Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinsos dihadapkan pada tantangan dalam memberikan layanan optimal. Rencana anggaran untuk 2025 bahkan turun menjadi Rp51 miliar.
Anggota DPRD menekankan pentingnya validasi data kemiskinan dan kolaborasi dengan sektor non-APBD. Mereka juga meminta perhatian lebih pada dukungan bagi Karang Taruna dan peningkatan monitoring layanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.* (Rahmat/Lika-magang)
