HumproDPRD - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., mendukung upaya Polrestabes Kota Bandung dalam menjaga kondusifitas pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. 

Hal tersebut ia sampaikan seusai Peragaan Sispamkota dalam rangka Pelaksanaan Kesiapan Ops "Mantap Brata Lodaya 2023-2024," di Lapangan Tegallega, Bandung, Rabu (4/10/2023). 

"Kita mendukung upaya Polri dalam menjaga kondusifitas Pemilu di Kota Bandung. Sehingga terselenggaranya pemilu yang bermartabat dan terhormat," ujarnya. 

Menurut Erick, Pemilu yang bermartabat dan terhormat hadir karena mampu menghapuskan penggunaan black campaign atau informasi hoaks. Cara kotor tersebut dinilai dapat memecah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. 

"Sering ada dalam Pemilu itu, black campaign atau hoaks dan lain sebagainya. Padahal pemilu itu harus bahagia, bermartabat dan terhormat," ujarnya. 

Ia menerangkan, simulasi yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung diharapkan dapat menjadi siaga satu ketika terjadinya hal yang tidak diinginkan ketika masa Pemilu mendatang. 

Terlebih bagi oknum masyarakat yang bersikap anarkis dan mengganggu masyarakat. Maka perlu dilakukan tindakan tegas agar tidak mengganggu berjalannya pemilu. 

"Ini bagian dari show off kekuatan Polri ketika adanya kejadian pada masa pemilu kepada masyarakat, dan harus siaga satu dalam menjaga kondusifitas di Kota Bandung," ujarnya. 

Erick menambahkan, masyarakat perlu terus diedukasi agar tidak mudah terbawa oleh black campaign dan hoaks. Dengan harapan, pemilu mendatang dapat berjalan lancar dan aman. 

"Kerikil-kerikil (black campaign atau hoaks) itu mulai ada, namun belum masif. Sekarang tinggal antisipasi agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, melalui simulasi tersebut jajaran yang terlibat diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat Pemilu 2024 mendatang. 

Di antaranya dari pengamanan kampanye hingga pengamanan aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkis. Lebih jauh, simulasi tersebut melibatkan jajaran Polda Jabar, TNI hingga sejumlah dinas di Pemkot Bandung.

"Kendati kita berharap kejadian ini tidak akan ada di Kota Bandung, tetapi sebagai aparat kepolisian, maka kita harus melatih simulasi apabila terjadi di Kota Bandung," katanya.* (Rio)