HumasDPRD - Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mendorong Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung untuk memiliki rencana induk terkait penanggulangan bencana, termasuk ketahanan pangan.

Menurut Tedy, sekitar 80 persen pangan Kota Bandung berasal dari luar daerah. Sehingga perlu dibangun komunikasi yang efektif dengan daerah sekitarnya dalam menjaga pasokan pangan.

"Diskar PB sebagai leading sector kebencanaan harus mempunyai masterplan, seperti titik-titik evakuasi, sekolah tangguh bencana dan juga terkait pangan," tuturnya, seusai Lokakarya Ketahanan Pangan dalam Mitigasi Bencana di Gas Block, Braga, Bandung, Kamis (16/2/2023).

Menurut Tedy, program ketahanan pangan seperti Buruan SAE dan urban farming perlu terus digiatkan dan diupayakan supaya mencapai seluruh RW di Kota Bandung. Program tersebut sebagai salah satu upaya dalam menjaga ketahanan pangan ketika terjadi bencana.

"Hari ini kita mendapatkan Buruan SAE baru di 360 dari 1.500 RW di Kota Bandung. Maka perlu kerja ekstra dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, baik forum RW, pegiat lingkungan hidup dan lain sebagainya," katanya.

Kendati demikian, ia menerangkan bahwa dari tahun ke tahun program ketahanan pangan tersebut terus meningkat, termasuk dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung.

Selain itu, Tedy menuturkan bahwa Kota Bandung memiliki Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang hasil pertaniannya menjadi lumbung pangan Kota Bandung jika terjadi bencana.

"Tabungan pangan masih terbatas, dan kita memiliki LSD yang harus dipertahankan. Dan hasilnya menjadi lumbung pangan atau padi bagi warga ketika terjadi bencana," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat mendukung program ketahanan pangan di Kota Bandung, terlebih karena Ibu kota Jawa Barat tersebut berada di Cekungan Bandung yang berpotensi terjadinya bencana.

"Cekungan Bandung memiliki potensi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi," ujarnya.* (Rio)