HumasDPRD - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung menerima kunjungan audiensi dari Forum Rukun Warga Kecamatan Babakan Ciparay terkait peningkatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), di Ruang Rapat Bapemperda, Rabu (12/1/2022).
Kegiatan audiensi ini diterima Ketua Bapemperda H. Ir. Agus Gunawan dan Anggota Fraksi Demokrat Drs. Riana. Audiensi ini menghadirkan LPM Kota Bandung dan perwakilan RW di Forum RW Babakan Ciparay.
Forum RW Babakan Ciparay mengeluhkan bahwa kegiatan PIPPK yang berada di wilayah Babakan Ciparay tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Terkait infrastruktur yang dibangun di kewilayahan dari dana PIPPK harus melalui musrengbang.
Akan tetapi, setiap pengelolaan proyek PIPPK selalu diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini menyebabkan anggaran yang seharusnya penuh dalam pembuatan infrastruktur terpaksa dipotong oleh pihak ketiga 10 persen, dan ditambah lagi ada potongan pajak.
Sementara itu, kegiatan-kegiatan dadakan di lapangan yang membutuhkan dana tidak bisa tertangani karena penggunaan anggaran PIPPK harus melalui proses yang panjang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapemperda Agus Gunawan meminta untuk kegiatan PIPPK yang ada pemotongan dari pihak ketiga supaya dikelola oleh langsung swadaya masyarakat di masa mendatang, sehingga pengelolaan dananya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan RW yang diproyeksikan.
“Untuk yang pengelolaan PIPPK ke depannya jangan lagi dikelola oleh pihak ketiga, namun hendaknya swakelola oleh masyarakat sendiri, sehingga pengunaan anggaran yang diproyeksikan pada kegiatan bisa terserap maksimal dan efisien,” ujarnya.
Sedangkan Drs. Riana menyampaikan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terkait keluhan yang disampaikan agar bisa ditentukan keputusan yang terbaik untuk program ini agar bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.
“Kita kan lihat dulu bagaimana praktik di lapangan. Kemudian akan kita evaluasi agar ke depannya kita bisa mengambil sikap untuk penyelesaian masalah ini demi mewujudkan transparansi kepada masyarakat,” tutur Riana.* (Nuzon)
