HumasDPRD - Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan agenda pembahasan Penanganan Pengendalian Covid-19 di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (13/9/2021).

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, SH., MH selaku pemimpin rapat mengatakan, Pemkot Bandung harus bersikap tegas dalam menerapkan regulasi, sebagai upaya penanganan dan pengendalian dari kondisi pandemi Covid-19 di Kota Bandung.

Sebab menurut Aries, masyarakat saat ini tampak mulai abai dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, setelah mengetahui mulai melandainya kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.

"Pemerintah harus tegas dalam menerapkan aturan pengendalian Covid-19 di masyarakat. Bahkan diperlukan upaya pemaksaan agar masyarakat senantiasa disiplin untuk mentaati aturan pemerintah demi kepentingan bersama," ujarnya.

Upaya pemaksaan tersebut, ia melanjutkan, harus juga diikuti oleh tersedianya kemudahan dari fasilitas dan akses kebutuhan masyarakat, khususnya terkait vaksinasi Covid-19.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga menyoroti terkait kesiapan penyediaan infrastruktur  guna memaksimalkan penerapan pola 3T (tracing, testing, dan treatment) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengendalikan Covid-19.

Sehingga, pemerintah harus belajar dari kondisi gelombang pandemi kemarin, ketika kesiapan infrastruktur dan fasilitas layanan informasi menjadi hal fundamental yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami meminta agar kesiapan infrastruktur penanganan Covid-19, khususnya untuk treatment, agar dapat dilakukan sedini mungkin. Sehingga saat terjadi peningkatan kasus dan melonjaknya tingkat kebutuhan masyarakat, kedua hal ini dapat dimanfaatkan lebih baik dan secara efektif," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Bandung lainnya, H. Andri Rusmana, S.Pd.I. Menurut Andri, upaya antisipasi terjadinya lonjakan kasus atau munculnya varian baru dari Covid-19 harus disikapi serius bukan hanya oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, tetapi seluruh OPD terkait lainnya.

"Antisipasi maksimal terhadap kemungkinan-kemungkinan paling pahit harus dipersiapkan oleh seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sehingga dengan kesiapan antisipasi tersebut, upaya pencegahan dan pengendalian dapat efektif dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, anggota lainnya, Nunung Nurasiah, S.Pd menambahkan, euforia masyarakat dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19 Kota Bandung saat ini berpotensi menjadi bumerang untuk kembali meningkatkan kasus positif Covid-19 di masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pengendalian kasus Covid-19. Sebab, dengan pelibatan masyarakat, akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi aturan pemerintah.

"Dilibatkannya masyarakat dalam upaya pengendalian Covid-19 dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat lainnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, strategi pencegahan dan pengendalian covid-19 yang akan terus dilakukan pihaknya, yaitu meningkatkan 5M dan 3T, meningkatkan surveilans ISPA, ILI, dan Suspek TB.

Kemudian pemeriksaan WGS bagi pelaku perjalanan luar negeri, kasus dengan CT rendah, dan kasus yang dicurigai menyebar dengan cepat, serta mengoptimalkan percepatan vaksinasi.

"Melihat realisasi capaian vaksinasi covid-19 di Kota Bandung saat ini, maka kami optimistis pemberian vaksin dosis pertama, mampu mencapai 100 persen pada akhir tahun ini.  Terlebih, sasaran yang belum divaksin hanya menyisakan 540.308 orang. Jika kecepatan vaksinasi sama dengan pelaksanaan di Bulan Agustus yaitu, 12 ribu per hari, maka  selama 45 hari kerja seluruh sasaran akan selesai mendapatkan vaksinasi dosis pertama," katanya.* (Permana)