HumasDPRD - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berharap pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada para penjaga sekolah di Kota Bandung.

Mengingat pengabdian dari penjaga sekolah yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, namun kesejahteraan mereka masih belum sesuai.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriatna mengatakan bahwa pihaknya mendukung terkait kesejahteraan para penjaga sekolah di Kota Bandung.

Hal tersebut ia sampaikan pada Audiensi Forum Penjaga Sekolah Kota Bandung (FPSKB) di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (2/9/2021).

"Kesejahteraan penjaga sekolah perlu diperhatikan, kami berharap dinas terkait menindaklanjutinya," ujar Aries.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menuturkan bahwa terjadi ketidaksesuaian peraturan terkait aturan gaji atau bantuan bagi penjaga sekolah.

"Saya mengamati Perda dan Perwal-nya tidak sejalan. Jangan sampai ada pengabaian kepada penjaga sekolah," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Erwin Affandi menjelaskan bahwa gaji penjaga sekolah sekitar Rp1.5 juta tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih di masa pandemi Covid-19.

"Maka harus ada kepekaan dari dinas dan pihak terkait, akan kesejahteraan penjaga sekolah, khususnya di Kota Bandung," ucapnya.

Ketua FPSKB, Muhaimin, mengatakan bahwa berdasarkan Perda No. 2 tahun 2018 dan Perwal No. 18 tahun 2020, maka gaji penjaga sekolah minimal UMK (Upah Minimum Kota).

"Kami berharap peningkatan kesejahteraan penjaga sekolah di Kota Bandung, karena pengabdian kami yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, termasuk pekerjaan di lapangan yang disesuaikan," tuturnya.* (Rio)